Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 342
Link Soal
Salah satu ciri khas sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya pusat koordinasi yang terpusat. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federal-Parlementer
C
Negara Maritim
D
Negara Monarki Konstitusional
E
Negara Kerajaan
NO. 343
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)
NO. 344
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 345
Link Soal
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR
NO. 346
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 347
Link Soal
Dalam semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', frasa 'Tunggal Ika' merepresentasikan suatu konsep penting bagi bangsa Indonesia, yaitu...
A
Realitas sosial masyarakat
B
Cita-cita kebangsaan
C
Jembatan emas kemerdekaan
D
Kemerdekaan bangsa
E
Kedaulatan negara
NO. 348
Link Soal
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 349
Link Soal
Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
D
Sistem demokrasi terpimpin
E
Keputusan Presiden selaku mandataris MPR
NO. 350
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat