Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu...
A
Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa
B
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Tidak memaksakan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain
D
Menghormati hak asasi manusia dalam setiap pergaulan sehari-hari
E
Menghindari pola hidup mewah dan perilaku boros dalam masyarakat
NO. 342
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan tertinggi setelah UUD 1945 adalah...
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Ketetapan MPR (Tap MPR)
D
Peraturan Presiden (Perpres)
E
Peraturan Daerah (Perda)
NO. 343
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 344
Link Soal
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan. Aturan ini ditetapkan melalui amandemen UUD 1945 yang ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 345
Link Soal
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...
A
Wilayah Teritorial
B
Wilayah ZEE
C
Wilayah Ekstrateritorial
D
Wilayah Landas Kontinen
E
Wilayah Okupasi
NO. 346
Link Soal
Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketiga diwujudkan dalam .....
A
Pokok pikiran pertama
B
Pokok pikiran kedua
C
Pokok pikiran ketiga
D
Pokok pikiran keempat
E
Pokok pikiran kelima
NO. 347
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, terdapat syarat usia minimal bagi seorang warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu...
A
Genap berusia 17 tahun
B
Genap berusia 21 tahun
C
Genap berusia 18 tahun
D
Genap berusia 19 tahun atau sudah memiliki KTP
E
Genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
NO. 348
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.
NO. 349
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 membawa perubahan signifikan pada kekuasaan kehakiman. Pasal berapakah yang ditambahkan ke dalam Pasal 24 pada perubahan tersebut?
A
Pasal 24A dan 24B
B
Pasal 24B dan 24C
C
Pasal 24C dan 24D
D
Pasal 24D dan 24E
E
Pasal 24E dan 24F
NO. 350
Link Soal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara pusat yang memegang kekuasaan negara sesuai konstitusi meliputi...
A
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
B
MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
C
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
D
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
E
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan MK