Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Sebagai sistem filsafat, Pancasila ditinjau dari aspek Ontologis. Pernyataan yang mencerminkan dasar ontologis tersebut adalah...
A
Pancasila merupakan metode pengetahuan yang sistematis bagi bangsa
B
Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai estetika dan etika
C
Pancasila sudah menjiwai dalam diri setiap manusia secara kodrati
D
Pancasila menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan
E
Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh revolusioner
NO. 352
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
NO. 353
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 354
Link Soal
Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, berapakah total jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan?
A
250 orang
B
350 orang
C
450 orang
D
550 orang
E
650 orang
NO. 355
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 356
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 357
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 358
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 359
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 360
Link Soal
Sebuah perdebatan akademis yang signifikan baru-baru ini menyoroti apakah implementasi Pancasila saat ini telah bergeser dari landasan filosofis aslinya, terutama mengenai sila Keadilan Sosial dan prinsip Musyawarah untuk Mufakat. Para kritikus berpendapat bahwa liberalisasi pasar yang gencar dan peningkatan kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern Indonesia telah mengikis esensi kolektivitas dan pemerataan yang semula menjadi ciri khas Pancasila di era awal kemerdekaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan budaya.
A
Pancasila sebagai dasar negara, mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai fundamentalnya di tengah perubahan zaman dan tekanan eksternal.
B
UUD 1945 sebagai konstitusi, menunjukkan perlunya amandemen lebih lanjut untuk menyesuaikan pasal-pasal ekonomi agar selaras dengan semangat Keadilan Sosial Pancasila.
C
Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan pergeseran identitas kolektif bangsa yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan gaya hidup individualistis.
D
NKRI sebagai bentuk negara, menggarisbawahi potensi disintegrasi akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah yang diperparah oleh liberalisme.
E
Pancasila sebagai ideologi terbuka, menegaskan perlunya adaptasi nilai-nilai luhur Pancasila tanpa mengorbankan fondasi filosofis aslinya yang telah terkikis.