Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.
NO. 352
Link Soal
Sikap yang menunjukkan penolakan terhadap perilaku boros dan gaya hidup bermewah-mewahan merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila ke...
A
2
B
3
C
4
D
5
E
1
NO. 353
Link Soal
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 354
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR
NO. 355
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 356
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 357
Link Soal
Secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai ...
A
Lima pedoman kebangsaan
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima komponen penting
D
Lima unsur hidup manusia
E
Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara
NO. 358
Link Soal
Tokoh sosiologi dan ekonomi Karl Marx memiliki pandangan bahwa kemunculan negara disebabkan oleh faktor...
A
Kedaulatan Rakyat
B
Hukum Alam yang Abadi
C
Kekuasaan dan kepemilikan alat produksi
D
Kesepakatan bersama antarindividu
E
Takdir Ketuhanan
NO. 359
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 360
Link Soal
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami penyesuaian prinsip. Di antara pernyataan berikut, manakah yang BUKAN merupakan ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen?
A
Menteri negara bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
C
Kekusaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D
Sistem pemerintahan berbentuk presidensial konstitusional
E
Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam legislasi dan anggaran