Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 352
Link Soal
Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 memberikan batasan tegas mengenai amandemen konstitusi. Materi yang secara eksplisit dilarang untuk diubah adalah...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C
Sistem Pemerintahan Presidensial
D
Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara
E
Pasal 29 tentang Agama
NO. 353
Link Soal
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Namun, UUD 1945 bukanlah hukum yang tidak bisa diubah. Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan (amandemen). Salah satu syarat mutlak agar sidang MPR dapat mengubah pasal-pasal UUD adalah...
A
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
B
Disetujui oleh seluruh anggota DPD dan DPR yang hadir.
C
Diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
E
Dilakukan melalui referendum nasional terlebih dahulu.
NO. 354
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2
NO. 355
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.
NO. 356
Link Soal
Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, kecuali...
A
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sah di NKRI
B
UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia
C
UUD 1945 secara konsisten menjadi konstitusi tunggal sejak 5 Juli 1945
D
UUD 1945 bukan merupakan satu-satunya dasar hukum di Indonesia
E
UUD 1945 adalah bagian dari hukum dasar yang berlaku
NO. 357
Link Soal
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menuntut setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kompetensi dalam hal...
A
Menolak segala bentuk pengaruh eksternal secara mutlak
B
Mengadopsi seluruh budaya asing tanpa filter
C
Berpikir secara kritis dan rasional dalam menghadapi perkembangan zaman
D
Hanya fokus pada pelestarian budaya masa lalu saja
E
Membatasi pergaulan internasional
NO. 358
Link Soal
Pada lambang negara Burung Garuda, sila keempat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' disimbolkan dengan gambar...
A
Bintang emas
B
Rantai emas
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 359
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5
NO. 360
Link Soal
Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.
C
Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.