Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum secara eksplisit dalam...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea II
C
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
D
Batang Tubuh UUD 1945
E
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
NO. 352
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 353
Link Soal
Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan atas dasar lokasi atau negara tempat ia dilahirkan menganut prinsip...
A
Ius Sanguinis
B
Ius Soli
C
Stelsel Pasif
D
Naturalisasi
E
Asas Teritorial
NO. 354
Link Soal
Siapakah tokoh yang berjasa merancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, serta menentukan posisi penempatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Yamin
C
Mr. Soepomo
D
Sultan Hamid I
E
Sultan Hamid II
NO. 355
Link Soal
Bagaimana seharusnya warga negara mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari?
A
Dengan pola pikir dan perilaku yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
B
Melalui pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
C
Dengan pola pikir dan perilaku yang sangat menghindari perbedaan di dalam kelompok masyarakat tertentu.
D
Melalui pola pikir dan sikap yang dapat menghilangkan fanatisme sempit dalam kehidupan bermasyarakat.
E
Dengan pola pikir dan tindakan yang memungkinkan masyarakat hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI.
NO. 356
Link Soal
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya), pemerintah daerah memiliki kewenangan luas kecuali pada urusan absolut yang tetap dipegang pusat. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk urusan absolut pemerintah pusat (artinya boleh dikelola daerah)?
A
Politik Luar Negeri
B
Pertahanan dan Keamanan
C
Pengelolaan Sumber Daya Alam
D
Yustisi (Peradilan)
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 357
Link Soal
Sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang sering berganti-ganti di Indonesia terjadi pada masa berlakunya...
A
UUD 1945 periode awal
B
Konstitusi RIS 1949
C
UUDS 1950
D
UUD 1945 masa Orde Lama
E
UUD 1945 masa Orde Baru
NO. 358
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 359
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 360
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki ketentuan khusus yang menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Ketentuan ini secara tegas tertuang dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 37 Ayat 5
B
Pasal 18 Ayat 1
C
Pasal 1 Ayat 1
D
Pasal 25A
E
Pasal 30 Ayat 1