Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, fungsi utama Pancasila adalah sebagai...
A
Dasar Negara
B
Satu-satunya pedoman beragama
C
Hukum tertulis yang paling detail
D
Simbol seremonial kenegaraan
E
Ideologi kelompok mayoritas
NO. 352
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 353
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 354
Link Soal
Berdasarkan hasil Sidang Kedua PPKI, wilayah kedaulatan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Manakah wilayah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam pembagian awal tersebut?
A
Sumatera
B
Jawa Barat
C
Maluku
D
DKI Jakarta
E
Sulawesi
NO. 355
Link Soal
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 356
Link Soal
Konsep 'Masyarakat Terbuka' sering dikaitkan dengan kemajuan bangsa. Apa ciri utama dari masyarakat terbuka dalam konteks pembangunan?
A
Masyarakat yang memegang teguh tradisi masa lalu tanpa mau menerima perubahan
B
Masyarakat yang bersedia menerima pembaharuan, perbaikan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi/globalisasi
C
Masyarakat yang mengisolasi diri untuk menjaga kemurnian budaya
D
Masyarakat yang menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah pusat (sentralistik)
E
Masyarakat yang hanya fokus pada sektor agraris tradisional
NO. 357
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri
NO. 358
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 359
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 360
Link Soal
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar