Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Hukum dibuat semata-mata untuk kepentingan penguasa
D
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi pemerintah
E
Lembaga eksekutif berada di atas lembaga yudikatif
NO. 352
Link Soal
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki berbagai perangkat untuk menjalankan fungsinya. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan alat perlengkapan MPR?
A
Pimpinan MPR
B
Badan Pekerja MPR
C
Pembantu MPR
D
Komisi MPR
E
Panitia Ad Hoc MPR
NO. 353
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 354
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dikenal istilah Causa Materialis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila...
A
Dirumuskan secara formal oleh lembaga BPUPKI
B
Berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, seperti adat istiadat dan agama
C
Disahkan secara resmi oleh PPKI sebagai dokumen negara
D
Merupakan tujuan akhir dari cita-cita kemerdekaan bangsa
E
Menjadi instrumen hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
NO. 355
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 356
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk...
A
Satu kali masa jabatan
B
Dua kali masa jabatan
C
Tiga kali masa jabatan
D
Seumur hidup jika rakyat menghendaki
E
Tidak ada batasan selama berprestasi
NO. 357
Link Soal
Terkait Amandemen Pertama UUD 1945, manakah pasangan pasal dan isi perubahannya di bawah ini yang SALAH (tidak tepat)?
A
Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
C
Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
D
Pasal 20 ayat 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
E
Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
NO. 358
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)
NO. 359
Link Soal
Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan yang rendah. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Lex Specialis Derogat Legi Generali
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Asas Legalitas
D
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
E
Asas Non-Retroaktif
NO. 360
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI pertama, muncul berbagai usulan mengenai dasar teori negara. Siapakah tokoh yang mengemukakan tiga teori negara yakni teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik dalam pidatonya?
A
Ir. Soekarno
B
Moh. Yamin
C
Dr. Soepomo
D
Drs. Moh. Hatta
E
Mr. Ahmad Subardjo