Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna filosofis yang mendalam. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK mencerminkan makna negara kesatuan?
A
Negara di mana warga negaranya erat bersatu
B
Kepentingan otonomi individu diakui seimbang dengan kolektivitas
C
Hak individu diakui selaras dengan kepentingan masyarakat luas
D
Mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu wadah
E
Mengabaikan pluralisme dan meniadakan hak otonomi individu
NO. 352
Link Soal
Lembaga kepresidenan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dan pengaturan lembaga ini dalam konstitusi sangat krusial karena ....
A
Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden
B
Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia
C
Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan
D
Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan
E
Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif
NO. 353
Link Soal
Siapakah yang memiliki wewenang untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
MPR melalui sidang istimewa
D
Menteri Keuangan
E
Komisi Pemberantasan Korupsi
NO. 354
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 355
Link Soal
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.
NO. 356
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 357
Link Soal
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003
NO. 358
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, aturan mengenai penggunaan nama serta lambang partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum termuat dalam pasal...
A
Pasal 4
B
Pasal 6
C
Pasal 8
D
Pasal 9
E
Pasal 10
NO. 359
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
NO. 360
Link Soal
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan