Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 352
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 353
Link Soal
Dalam ilmu kenegaraan, teori yang meyakini bahwa kekuasaan negara dan penguasa berasal langsung dari kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Teokrasi
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Perjanjian
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Politik
NO. 354
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu', sejalan dengan ajaran toleransi dan persatuan dalam Pancasila. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan sektor pendidikan?
A
Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.
B
Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.
C
Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.
D
Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.
E
Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.
NO. 355
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.
NO. 356
Link Soal
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 357
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 358
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden
NO. 359
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota
NO. 360
Link Soal
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama tahun 1999, fokus utama perubahannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak otoriter. Salah satu pasal krusial yang diubah adalah Pasal 7, yang mengatur tentang...
A
Pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden
B
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C
Hak Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
D
Wewenang Presiden menyatakan perang
E
Sumpah jabatan Presiden