Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 361
Link Soal
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi
NO. 362
Link Soal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI
NO. 363
Link Soal
Kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik atau BBM merupakan contoh implementasi kebijakan fiskal yang berfokus pada bidang...
A
Ekonomi
B
Politik
C
Pertahanan
D
Budaya
E
Hukum
NO. 364
Link Soal
Pancasila sebagai salah satu Pilar Negara mengajarkan tentang pentingnya integritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan aman.
Seorang ASN bernama Budi, seorang ahli IT di Kementerian XYZ, ditugaskan untuk mengelola peluncuran portal layanan publik digital terbaru yang sangat diantisipasi. Portal ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Seminggu sebelum peluncuran resmi yang sudah dijadwalkan dan diumumkan secara luas oleh Menteri, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis pada sistem database yang berpotensi membocorkan data pribadi ratusan ribu pengguna jika dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Menghentikan peluncuran atau menunda untuk perbaikan menyeluruh akan menimbulkan kegaduhan politik dan membuat Menteri kehilangan muka di mata publik, sementara risiko kebocoran data sangat besar jika tetap diluncurkan.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi Budi berdasarkan nilai-nilai Pilar Negara, khususnya dalam menjunjung tinggi integritas, kepentingan publik, dan prinsip kehati-hatian, adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara rahasia kepada atasannya dengan rekomendasi penundaan peluncuran dan perbaikan secepatnya, serta menyiapkan strategi komunikasi publik yang transparan.
B
Tetap meluncurkan portal sesuai jadwal, namun dengan membuat catatan internal tentang celah keamanan untuk perbaikan bertahap setelah peluncuran, dengan harapan tidak ada eksploitasi.
C
Berupaya menutup-nutupi celah keamanan tersebut dan berharap tidak ada yang menemukan hingga perbaikan bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik.
D
Mengumumkan sendiri celah keamanan tersebut melalui media sosial atau platform publik untuk menekan pihak kementerian agar segera mengambil tindakan perbaikan.
E
Mencari solusi teknis sementara yang cepat tanpa melaporkan sepenuhnya risiko kepada atasan, agar peluncuran tidak tertunda dan masalah dapat diselesaikan kemudian.
NO. 365
Link Soal
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...
A
Sentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 366
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip 'checks and balances', Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang konstitusional untuk...
A
Mengajukan rancangan undang-undang APBN
B
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR
C
Mengadili sengketa hasil pemilihan umum
D
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
E
Mengangkat menteri-menteri negara
NO. 367
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 368
Link Soal
Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma ....
A
Agama
B
Filsafat
C
Kesusilaan
D
Hukum
E
Kesopanan
NO. 369
Link Soal
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas
NO. 370
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.