Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 361
Link Soal
Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah ....
A
Pancasila
B
UUD 1945
C
Ketetapan-ketetapan MPR
D
Supersemar
E
Undang-undang
NO. 362
Link Soal
Sikap saling menghargai (mutual respect) dalam musyawarah pembangunan merupakan perwujudan nilai Pancasila. Salah satu bukti aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks ini adalah ...
A
Adanya dominasi mayoritas dalam proses musyawarah.
B
Mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
C
Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak.
D
Terdapat sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah.
E
Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
NO. 363
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 364
Link Soal
Pancasila mengandung elemen-elemen positif yang selaras dengan berbagai ideologi dunia. Salah satu ajaran sosialisme yang dianggap sejalan dengan nilai Pancasila adalah...
A
Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak
B
Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah
C
Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan
D
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh
E
Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis
NO. 365
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 366
Link Soal
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif
NO. 367
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 368
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 369
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung
NO. 370
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari