PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 361
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 362
Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial sesuai UUD 1945, KECUALI...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
B
Negara dan aparaturnya bersifat dominan dan menerapkan etatisme
C
Cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara
D
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
E
Perekonomian dikembangkan dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 363
Sebagai sistem filsafat, Pancasila ditinjau dari aspek Ontologis. Pernyataan yang mencerminkan dasar ontologis tersebut adalah...
A
Pancasila merupakan metode pengetahuan yang sistematis bagi bangsa
B
Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai estetika dan etika
C
Pancasila sudah menjiwai dalam diri setiap manusia secara kodrati
D
Pancasila menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan
E
Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh revolusioner

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 364
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 365
Dalam sistem demokrasi modern, independensi lembaga peradilan sangat vital untuk menjamin keadilan. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi yang membedakannya dengan sistem otoriter dalam konteks kekuasaan adalah adanya...
A
Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif
B
Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif
C
Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden
D
Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan
E
Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 366
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 367
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayahnya disebut...
A
Pemerintahan
B
Kerajaan
C
Negara
D
Kekuasaan
E
Politik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 368
Selain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil penting dari sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran panitia sembilan
B
Pengesahan susunan kabinet pertama
C
Pemilihan penanggungjawab dasar negara
D
Pembubaran PPKI secara resmi
E
Memilih serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 369
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Implementasi nyata dari tujuan ini adalah...
A
Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat seluas-luasnya
B
Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
C
Setiap warga negara wajib mengikuti wajib militer
D
Pemerintah fokus pada pembangunan di pulau Jawa saja
E
Negara memberikan hak istimewa kepada golongan mayoritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 370
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, anggaran daerah berfungsi sebagai landasan hukum untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
A
Fungsi Perencanaan
B
Fungsi Pengawasan
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Otoritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.