PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 361
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 362
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 363
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 364
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 365
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Bunyi pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
C
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
D
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
E
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 366
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 367
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 368
Hukum Administrasi Negara merupakan turunan dari Hukum Tata Negara dalam cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara memiliki fokus utama pada...
A
Kumpulan regulasi hukum yang mengikat dan mengatur badan-badan negara
B
Prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara
C
Aturan mengenai proses pemberhentian tidak hormat pegawai negeri
D
Standar operasional prosedur pengangkatan calon pegawai negeri sipil
E
Rincian tugas pokok dan fungsi setiap staf di instansi pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 369
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 370
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.