Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 38. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 371
Link Soal
BPUPKI menyelenggarakan rangkaian sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang perdana lembaga ini dilaksanakan pada rentang waktu...
A
1 Maret - 1 Juni 1945
B
29 Mei - 22 Juni 1945
C
29 Mei - 1 Juni 1945
D
1 Juni - 22 Juni 1945
E
7 Agustus - 18 Agustus 1945
NO. 372
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 373
Link Soal
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945
NO. 374
Link Soal
Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada kualitas SDM secara utuh ini pernah tertuang dalam ketetapan MPR, yaitu...
A
TAP MPR No. II/MPR/1993
B
TAP MPR No. IV/MPR/1999
C
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
D
UU No. 20 Tahun 2003
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 375
Link Soal
Landasan yuridis yang memberikan dasar hukum kuat bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing diatur dalam...
A
Sila ke-2 Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945
B
Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 30 UUD 1945
C
Sila ke-1 Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945
D
Sila ke-3 Pancasila dan Pasal 31 UUD 1945
E
Sila ke-4 Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945
NO. 376
Link Soal
Dalam kajian filsafat Pancasila, tindakan BPUPKI yang berhasil merumuskan bentuk, sistematika, dan nama Pancasila dikategorikan sebagai asal mula...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 377
Link Soal
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 378
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten
NO. 379
Link Soal
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 380
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi