Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 38. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 371
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 372
Link Soal
Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan
NO. 373
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
A
Presiden
B
Mahkamah Agung
C
DPR
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 374
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 375
Link Soal
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999
NO. 376
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini tercantum pada...
A
Pasal 28B Ayat 1
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 26 Ayat 2
D
Pasal 29 Ayat 1
E
Pasal 28A
NO. 377
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 378
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
NO. 379
Link Soal
UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR dalam menjalankan fungsinya. Pasal manakah yang secara spesifik menyebutkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat?
A
Pasal 20A ayat (1)
B
Pasal 20A ayat (2)
C
Pasal 20A ayat (3)
D
Pasal 20A ayat (4)
E
Pasal 20A ayat (5)
NO. 380
Link Soal
Negara berkewajiban untuk menghormati serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal 32 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 2
C
Pasal 32 Ayat 2
D
Pasal 33 Ayat 1
E
Pasal 34 Ayat 1