Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 38. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 371
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 372
Link Soal
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 373
Link Soal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI
NO. 374
Link Soal
Terdapat wilayah yang merupakan bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan dikelola di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Istilah untuk bentuk tersebut adalah...
A
Negara Mandat
B
Negara Protektorat
C
Negara Koloni
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 375
Link Soal
Warisan budaya berupa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sejarah masa lampau, tepatnya dari masa...
A
Kerajaan Majapahit
B
Kerajaan Sriwijaya
C
Kerajaan Mataram
D
Kerajaan Cirebon
E
Kerajaan Bali
NO. 376
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 377
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 378
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 379
Link Soal
Salah satu fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui penggunaan hak angket. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mendefinisikan hak angket tersebut?
A
Wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas
C
Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang
D
Hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang inisiatif
E
Hak untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah
NO. 380
Link Soal
Meskipun daerah memiliki hak otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya, terdapat bidang tertentu yang tetap menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat, yaitu...
A
Bidang Agama
B
Pendapatan Asli Daerah
C
Pembangunan Infrastruktur
D
Pengembangan Budaya Lokal
E
Urusan Sosial Kemasyarakatan