Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 382
Link Soal
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie
NO. 383
Link Soal
Berikut ini yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden yaitu ...
A
tidak berlakunya UUDS 1950
B
berlakunya kembali UUD 1945
C
pembubaran konstituante
D
pembentukan MPRS dan DPRS
E
pembentukan kementerian
NO. 384
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 385
Link Soal
Ideologi Pancasila secara fundamental menolak paham fasisme. Alasan utamanya adalah karena fasisme memiliki karakteristik...
A
Kekuasaan terpusat pada segelintir elit oligarki
B
Mengutamakan materialisme modern
C
Menjunjung tinggi individualisme radikal
D
Memaksakan sistem ekonomi liberal
E
Memusatkan kekuasaan mutlak pada satu orang (diktator)
NO. 386
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
A
Republik
B
Parlementer
C
Hukum
D
Demokrasi pancasila
E
Presidensial
NO. 387
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini tercantum pada...
A
Pasal 28B Ayat 1
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 26 Ayat 2
D
Pasal 29 Ayat 1
E
Pasal 28A
NO. 388
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 389
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai nilai-nilai dasar dan ciri khas yang menyatukan sekelompok masyarakat menjadi satu bangsa Indonesia, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi negara
B
Falsafah negara
C
Kepribadian bangsa
D
Dasar negara
E
Pandangan hidup
NO. 390
Link Soal
Ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup merupakan manifestasi atau penjabaran dari Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia