Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 382
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 383
Link Soal
Semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika' mengandung makna filosofis yaitu...
A
Berbeda-beda suku bangsa namun tinggal di satu pulau
B
Bersama-sama dalam kemajemukan sosial
C
Bersatu dalam perbedaan kebudayaan daerah
D
Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua
E
Berbeda-beda dalam keragaman agama
NO. 384
Link Soal
Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengajukan usulan dasar negara yang meliputi...
A
Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan
B
Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, kemanusiaan, kesejahteraan
C
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
D
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan
NO. 385
Link Soal
Indonesia pernah menerapkan bentuk negara federasi dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Periode berlakunya konstitusi tersebut adalah...
A
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
B
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
C
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
D
5 Juli 1959 sampai tahun 1966
E
11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998
NO. 386
Link Soal
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 387
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit
NO. 388
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Pancasila, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran maupun kritik konstruktif terhadap jalannya pembangunan nasional. Partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 389
Link Soal
Melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan kemajuan bersama adalah wujud pengamalan Pancasila, khususnya Sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 390
Link Soal
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)