Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan.
Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka.
Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
NO. 382
Link Soal
Dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh...
A
MA
B
MK
C
DPR
D
KY
E
DPD
NO. 383
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 384
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 385
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
NO. 386
Link Soal
Dalam struktur UUD 1945, bagian yang memuat ketentuan-ketentuan pokok materi hukum dasar tertulis dan terdiri atas pasal-pasal disebut sebagai...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Batang Tubuh UUD 1945
C
Penjelasan UUD 1945
D
Amandemen UUD 1945
E
Aturan Peralihan
NO. 387
Link Soal
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
A
2
B
3
C
1
D
5
E
4
NO. 388
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 389
Link Soal
Setiap tahunnya, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk refleksi atas ideologi negara. Kapankah peringatan tersebut dilaksanakan?
A
18 Agustus
B
1 September
C
30 September
D
1 Oktober
E
31 Oktober
NO. 390
Link Soal
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak