PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 381
Lembaga yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
Dewan Pertimbangan Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 382
Meskipun dinamika ketatanegaraan Indonesia terus berubah seiring waktu, terdapat satu hal prinsipil yang disepakati untuk tidak akan pernah diubah, yaitu...
A
Sistem kepartaian
B
Mekanisme pemilihan presiden
C
Bentuk Negara Kesatuan
D
Struktur lembaga tinggi negara
E
Sistem birokrasi pemerintahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 383
Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tercatat telah mengalami proses perubahan atau amandemen sebanyak...
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 384
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 385
Apabila sebuah negara merdeka menempatkan seluruh kekuasaan pemerintahan pada otoritas pusat dan memiliki kekuasaan asli, maka bentuk negara tersebut adalah...
A
Negara Serikat (Federasi)
B
Negara Dominion
C
Negara Kesatuan
D
Negara Protektorat
E
Uni Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 386
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 387
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 388
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 389
Pemerintah Daerah 'X' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah di tingkat SMP yang harus mencerminkan identitas lokal. Namun, daerah tersebut memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan seragam yang menonjolkan ciri khas agama tertentu, sementara kelompok lain menuntut kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai salah satu Pilar Negara harus menjadi landasan utama. Manakah di antara opsi berikut yang paling tepat merefleksikan implementasi prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perumusan kebijakan seragam sekolah tersebut?
A
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.
B
Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.
C
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.
D
Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.
E
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 390
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.