Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
Indonesia pernah menerapkan bentuk negara federasi dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Periode berlakunya konstitusi tersebut adalah...
A
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
B
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
C
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
D
5 Juli 1959 sampai tahun 1966
E
11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998
NO. 382
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pancasila, terdapat rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan. Bagaimanakah bunyi asli sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta tersebut?
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam secara murni
NO. 383
Link Soal
Konsep 'Masyarakat Terbuka' sering dikaitkan dengan kemajuan bangsa. Apa ciri utama dari masyarakat terbuka dalam konteks pembangunan?
A
Masyarakat yang memegang teguh tradisi masa lalu tanpa mau menerima perubahan
B
Masyarakat yang bersedia menerima pembaharuan, perbaikan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi/globalisasi
C
Masyarakat yang mengisolasi diri untuk menjaga kemurnian budaya
D
Masyarakat yang menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah pusat (sentralistik)
E
Masyarakat yang hanya fokus pada sektor agraris tradisional
NO. 384
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 385
Link Soal
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.
NO. 386
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
NO. 387
Link Soal
Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Klasifikasi lembaga yang tepat menurut teori tersebut di Indonesia adalah...
A
Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPRD), dan Yudikatif (MK, MA)
B
Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan, dan Mahkamah Konstitusi
C
Eksekutif (Presiden), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Publik
D
Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Integratif
E
MPR, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Masyarakat
NO. 388
Link Soal
Siapakah tokoh yang memberikan judul 'Lahirnya Pancasila' pada pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang awalnya disampaikan tanpa judul?
A
Ir. Soekarno
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Moh. Hatta
E
Tan Malaka
NO. 389
Link Soal
Berdasarkan Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemeriksaan keuangan negara, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan kepada...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan
B
MPR, DPR, dan DPD
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
DPR, Presiden, dan MK
E
Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri
NO. 390
Link Soal
Pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada...
A
Keinginan untuk menjadi pemimpin negara Asia-Afrika
B
Pakta pertahanan militer dengan negara-negara blok Barat
C
Komitmen mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB demi ketertiban dunia
D
Solidaritas sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim
E
Upaya menandingi kekuatan militer negara tetangga