PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 381
Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
A
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B
Berkedudukan sebagai kepala Negara
C
Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D
Merupakan lembaga tertinggi Negara
E
Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 382
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 383
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 384
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 385
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 386
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 387
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dasar konstitusional mengenai keberadaan kementerian ini diatur dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 15 ayat (1)
B
Pasal 16 ayat (1)
C
Pasal 17 ayat (1)
D
Pasal 18 ayat (1)
E
Pasal 19 ayat (1)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 388
Konsep 'Rechtsstaat' atau negara berdasarkan hukum ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia. Pernyataan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum' terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat...
A
Ayat 1
B
Ayat 2
C
Ayat 3
D
Ayat 4
E
Ayat 5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 389
Di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi dilema identitas. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya populer asing, gaya hidup individualistis, dan kadang-kadang cenderung meremehkan warisan budaya lokal serta nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengikis rasa bangga terhadap kebhinekaan Indonesia dan bahkan menimbulkan krisis identitas nasional. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara dapat diinternalisasi dan dipertahankan relevansinya di tengah tantangan budaya global ini?
A
Membatasi masuknya budaya asing dan mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dan bahasa lokal sebagai upaya proteksi identitas nasional secara tegas.
B
Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan nasional secara interaktif dan kontekstual, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk menginterpretasikan kekayaan budaya lokal dengan sentuhan modern.
C
Membiarkan globalisasi berjalan alami, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap bertahan melalui proses adaptasi dan seleksi alamiah tanpa intervensi pemerintah.
D
Memperkuat peran tokoh agama dan adat untuk secara aktif mengawasi dan mengarahkan perilaku generasi muda, serta memberikan sanksi sosial bagi mereka yang terlalu terpengaruh budaya asing.
E
Meningkatkan kegiatan promosi budaya Indonesia di kancah internasional untuk membuktikan superioritas budaya nasional, sehingga generasi muda lebih bangga terhadap identitasnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 390
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.