Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 32
Link Soal
Lembaga yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 33
Link Soal
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna filosofis yang mendalam. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK mencerminkan makna negara kesatuan?
A
Negara di mana warga negaranya erat bersatu
B
Kepentingan otonomi individu diakui seimbang dengan kolektivitas
C
Hak individu diakui selaras dengan kepentingan masyarakat luas
D
Mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu wadah
E
Mengabaikan pluralisme dan meniadakan hak otonomi individu
NO. 34
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 35
Link Soal
Terdapat berbagai macam aliran demokrasi di dunia. Jenis demokrasi yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan kebebasan individu secara luas dikenal dengan istilah...
A
Demokrasi langsung
B
Demokrasi Pancasila
C
Demokrasi liberal
D
Demokrasi terpimpin
E
Demokrasi tidak langsung
NO. 36
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
NO. 37
Link Soal
Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Ketiga
C
Alinea Keempat
D
Alinea Kedua
E
Alinea Kelima
NO. 38
Link Soal
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan umum, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait penetapan tersebut adalah ....
A
Melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden terpilih
B
Meminta pertanggungjawaban dari presiden/wakil presiden
C
Mengesahkan ketetapan hasil pemilu presiden oleh KPU
D
Memberikan pertimbangan kepada KPU mengenai proses pemilu
E
Berpartisipasi dalam diskusi hasil pemilu presiden bersama KPU
NO. 39
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan, seseorang yang status warga negaranya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah mengikuti asas...
A
Ius Soli
B
Stelsel Aktif
C
Bipatride
D
Ius Sanguinis
E
Apatride
NO. 40
Link Soal
Dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, triumvirat menteri yang menjalankan tugas kepresidenan sementara terdiri dari...
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara
B
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Polhukam
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri
E
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Kabinet