Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Sebuah perdebatan akademis yang signifikan baru-baru ini menyoroti apakah implementasi Pancasila saat ini telah bergeser dari landasan filosofis aslinya, terutama mengenai sila Keadilan Sosial dan prinsip Musyawarah untuk Mufakat. Para kritikus berpendapat bahwa liberalisasi pasar yang gencar dan peningkatan kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern Indonesia telah mengikis esensi kolektivitas dan pemerataan yang semula menjadi ciri khas Pancasila di era awal kemerdekaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan budaya.
A
Pancasila sebagai dasar negara, mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai fundamentalnya di tengah perubahan zaman dan tekanan eksternal.
B
UUD 1945 sebagai konstitusi, menunjukkan perlunya amandemen lebih lanjut untuk menyesuaikan pasal-pasal ekonomi agar selaras dengan semangat Keadilan Sosial Pancasila.
C
Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan pergeseran identitas kolektif bangsa yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan gaya hidup individualistis.
D
NKRI sebagai bentuk negara, menggarisbawahi potensi disintegrasi akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah yang diperparah oleh liberalisme.
E
Pancasila sebagai ideologi terbuka, menegaskan perlunya adaptasi nilai-nilai luhur Pancasila tanpa mengorbankan fondasi filosofis aslinya yang telah terkikis.
NO. 32
Link Soal
Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, komponen pajak daerah yang menjadi sumber Dana Bagi Hasil meliputi...
A
PBB, BPHTB, dan PPh
B
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
C
Pajak Reklame, PBB, dan Cukai
D
Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan PBB
E
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB
NO. 33
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 34
Link Soal
Salah satu wujud nyata dari implementasi kebhinnekaan dalam sistem politik Indonesia adalah proses pemilihan anggota legislatif (DPR/MPR) yang dilakukan melalui...
A
Pemilihan internal parpol
B
Instruksi presiden
C
Pemilihan langsung
D
Pemilu demokratis
E
Musyawarah mufakat
NO. 35
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi yang mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini disebut...
A
Material
B
Formal
C
Idealisme
D
Realitas
E
Fleksibilitas
NO. 36
Link Soal
Ketika Pancasila dijadikan landasan untuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan ras sebagai aset bangsa, maka Pancasila sedang difungsikan sebagai paradigma pembangunan di bidang apa?
A
Politik
B
Ekonomi
C
Sosial Budaya
D
Pertahanan Keamanan
E
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
NO. 37
Link Soal
Pancasila sering disebut sebagai 'Way of Life' bagi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
C
Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
D
Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
E
Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
NO. 38
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 39
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, serta bersifat mengatur dan memaksa jika dilanggar, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 40
Link Soal
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 guna mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran badan Konstituante
B
Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pemberlakuan kembali UUD 1945
E
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat