Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 32
Link Soal
Di Desa Makmur, Bapak Aris dihadapkan pada sebuah persoalan pembagian sumber daya air yang vital bagi pertanian warga. Berbagai kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, mengancam keharmonisan desa. Dengan kebijaksanaan, Bapak Aris mengadakan serangkaian pertemuan dan musyawarah yang panjang, melibatkan semua pihak tanpa kecuali. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan merata, agar tidak ada satu pun kelompok yang merasa dirugikan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ia percaya bahwa solusi terbaik lahir dari kolektivitas dan semangat kekeluargaan, bukan dari dominasi satu pihak. Tindakan Bapak Aris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari pilar negara. Tokoh nasional manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Aris tersebut dalam konteks pengambilan keputusan yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama?
A
Mohammad Hatta
B
Soekarno
C
Sutan Syahrir
D
Cut Nyak Dien
E
R.A. Kartini
NO. 33
Link Soal
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 34
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 35
Link Soal
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas
NO. 36
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 37
Link Soal
Dalam teori kenegaraan, terdapat perbedaan mendasar antara 'Bentuk Negara' (seperti Kesatuan atau Serikat) dengan 'Bentuk Kenegaraan'. Ciri utama yang membedakan bentuk negara Kesatuan dengan negara Serikat (Federal) terletak pada...
A
Sistem pemilihan kepala negaranya
B
Luas wilayah yang dikuasai
C
Ada tidaknya pembagian kedaulatan kepada negara-negara bagian
D
Lamanya masa jabatan pemimpin negara
E
Kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri
NO. 38
Link Soal
Perubahan kedua (Amandemen II) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dan disahkan pada sidang MPR tahun...
A
18 Agustus 2000
B
18 Agustus 2001
C
18 Agustus 2002
D
19 Oktober 1999
E
18 Agustus 2004
NO. 39
Link Soal
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 27 ayat 1
B
Pasal 27 ayat 2
C
Pasal 28 ayat 1
D
Pasal 30 ayat 1
E
Pasal 30 ayat 2
NO. 40
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)