Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Dalam kebijakan pendidikan nasional, bagaimanakah seharusnya sila ketiga 'Persatuan Indonesia' diejawantahkan?
A
Mewajibkan satu bahasa daerah tertentu di seluruh sekolah.
B
Menghapus muatan lokal agar kurikulum fokus pada materi pusat.
C
Menanamkan nilai persatuan melalui pengajaran sejarah dan budaya nusantara secara menyeluruh.
D
Menyeragamkan kurikulum dengan meniadakan unsur budaya lokal.
E
Hanya mengajarkan satu agama tertentu di sekolah umum.
NO. 32
Link Soal
Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Hak Angket. Apa yang dimaksud dengan Hak Angket tersebut?
A
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah
C
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang
E
Hak membela diri anggota dewan di muka pengadilan
NO. 33
Link Soal
Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut ....
A
statue
B
custom
C
Jurisprudensi
D
treaty
E
doktrin
NO. 34
Link Soal
Setiap negara wajib memiliki suatu dasar negara yang fundamental. Alasan utama perlunya dasar negara bagi sebuah bangsa adalah...
A
Karena negara merupakan organisasi massa yang sangat besar
B
Sebagai tatanan bagi masyarakat yang heterogen
C
Sebagai landasan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat di segala aspek kehidupan
D
Sebagai instrumen pembuat peraturan publik
E
Sebagai bentuk formalitas pengambilan keputusan bersama
NO. 35
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
NO. 36
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai
NO. 37
Link Soal
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan
NO. 38
Link Soal
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...'
A
Kehendak MPR
B
Undang-Undang Dasar
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Pancasila
E
Sistem Demokrasi
NO. 39
Link Soal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI
NO. 40
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR