Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai diterapkan pasca-reformasi, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan unsur luar sekolah. Prinsip utama yang menggabungkan kemandirian sekolah dengan peran serta masyarakat disebut...
A
School based management and community based organization
B
School based management and community based participation
C
School based management and community based coordination
D
School based management and community based funding
E
School based management and government based control
NO. 32
Link Soal
Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum secara eksplisit dalam...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea II
C
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
D
Batang Tubuh UUD 1945
E
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
NO. 33
Link Soal
Sikap saling mencintai antarmanusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 34
Link Soal
Tujuan utama pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam ekosistem perbankan nasional adalah...
A
Menyehatkan kembali bank yang sudah bangkrut
B
Memberikan suntikan modal bagi bank bermasalah
C
Memberikan jaminan keamanan atas simpanan nasabah
D
Memberikan sanksi pidana bagi bankir nakal
E
Melaporkan aliran dana mencurigakan ke penegak hukum
NO. 35
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 36
Link Soal
Pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum di Indonesia wajib berlandaskan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Asas ini ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 18
B
Pasal 20
C
Pasal 22A
D
Pasal 22E
E
Pasal 23
NO. 37
Link Soal
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat-alat transportasi diatur dalam ...
A
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015
B
TAP MPR No. II Tahun 2015
C
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015
D
TAP MPR No. XII Tahun 2013
E
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015
NO. 38
Link Soal
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman dalam negeri guna membiayai sebagian anggarannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari...
A
Pinjaman bilateral antar negara
B
Dana alokasi umum (DAU)
C
Penerbitan obligasi daerah
D
Hasil retribusi daerah
E
Pinjaman multilateral
NO. 39
Link Soal
Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.
NO. 40
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir