Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 40. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 391
Link Soal
Setelah melewati empat tahap amendemen, struktur batang tubuh UUD 1945 yang berlaku saat ini secara rinci terdiri atas...
A
16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
B
19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
C
29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
D
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
E
18 bab, 36 pasal, 150 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan
NO. 392
Link Soal
Jika DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat dalam waktu...
A
14 hari
B
30 hari
C
60 hari
D
90 hari
E
100 hari
NO. 393
Link Soal
Setelah periode reformasi, Indonesia mengalami serangkaian amandemen konstitusi yang mengubah secara fundamental struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sistem checks and balances yang lebih kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya-upaya yang dianggap publik berpotensi mengembalikan praktik kekuasaan yang cenderung sentralistik atau bahkan melampaui batas kewenangan konstitusional, misalnya melalui revisi undang-undang strategis yang cenderung mengurangi partisipasi publik atau memperkuat dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain.
A
Memastikan semangat checks and balances antarlembaga negara tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan.
B
Mencegah amandemen UUD 1945 yang terlalu sering sehingga mengaburkan identitas konstitusional bangsa dan mengurangi legitimasi konstitusi.
C
Menjamin partisipasi publik yang masif dan bermakna dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
D
Mempertahankan substansi nilai-nilai Pancasila agar tidak terkikis oleh interpretasi hukum yang legalistik-positivistik dan mengabaikan nilai moral.
E
Menjamin independensi lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.
NO. 394
Link Soal
Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 3 ayat (1)
NO. 395
Link Soal
Salah satu ideologi besar di dunia adalah Sosialisme/Komunisme. Tokoh utama yang mencetuskan dasar-dasar pemikiran ideologi ini adalah...
A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Plato
D
Aristoteles
E
John Locke
NO. 396
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan, Presiden seringkali membentuk badan-badan khusus untuk memberikan masukan strategis, seperti Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN). Kedudukan lembaga semacam ini pada hakikatnya adalah sebagai...
A
Lembaga eksekutif yang berhak membuat Undang-Undang
B
Lembaga pembantu Presiden dalam memberikan pertimbangan kebijakan khusus
C
Organisasi oposisi yang mengkritik pemerintah
D
Lembaga yudikatif yang mengadili sengketa pendidikan
E
Perwakilan partai politik di bidang pendidikan
NO. 397
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 398
Link Soal
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan visi Indonesia masa depan, yaitu mewujudkan Indonesia yang...
A
Mandiri, Maju, dan Visioner
B
Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
C
Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian
D
Maju, Adil, dan Sejahtera
E
Kuat, Adil, Makmur, dan Sentosa
NO. 399
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif
NO. 400
Link Soal
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan