Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terdapat lembaga negara yang berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
NO. 402
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, terdapat prinsip 'Ius Sanguinis'. Prinsip ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan...
A
Tempat kelahirannya
B
Agama yang dianutnya
C
Sejarah hidupnya
D
Asal-usul keturunannya (pertalian darah)
E
Status perkawinan orang tua
NO. 403
Link Soal
Sifat Bhinneka Tunggal Ika dimana perbedaan keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dan kesepakatannya, disebut dengan sifat...
A
Divergen
B
Konvergen
C
Formalitas
D
Informal
E
Sektarian
NO. 404
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 405
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 406
Link Soal
Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, KECUALI...
A
Biro Rekrutmen
B
Biro Pengawasan Perilaku Hakim
C
Biro Umum
D
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
E
Biro Jabatan Fungsional
NO. 407
Link Soal
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983
NO. 408
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), ditegaskan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Hukum harus ditegakkan hanya untuk rakyat kecil
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Presiden memiliki kekuasaan mutlak di atas hukum
D
Hukum adat tidak lagi berlaku di Indonesia
E
Polisi dan tentara memegang kekuasaan tertinggi
NO. 409
Link Soal
Kapan tepatnya amandemen kedua UUD 1945 disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?
A
18 Agustus 2000
B
19 Oktober 1999
C
10 Agustus 2002
D
9 November 2001
E
18 Agustus 1999
NO. 410
Link Soal
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada ....
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949