Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatannya diatur dalam pasal...
A
Pasal 8
B
Pasal 9 ayat 1
C
Pasal 9 ayat 2
D
Pasal 10
E
Pasal 11 ayat 1
NO. 402
Link Soal
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat, di mana urusan luar negeri dan pertahanannya biasanya diserahkan kepada negara pelindung, dinamakan...
A
Mandat
B
Koloni
C
Protektorat
D
Dominion
E
Serikat
NO. 403
Link Soal
Cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara lembaga-lembaga negara dalam mengoperasikan tugas, hak, serta kewajibannya disebut sebagai...
A
Hukum Tata Negara
B
Hukum Pidana Internasional
C
Hukum Administrasi Negara
D
Hukum Perdata
E
Hukum Tata Pemerintahan
NO. 404
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 405
Link Soal
Merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945, manakah di antara berikut ini yang merupakan rincian tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?
A
Menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan konstitusi, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Mengawasi pelaksanaan UUD secara teknis dan memberi persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden
C
Menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan UUD secara murni
D
Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan duta dan konsul
E
Melakukan proses yudisial terhadap pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara
NO. 406
Link Soal
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8
NO. 407
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 408
Link Soal
Ketentuan mengenai intensitas sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kurun waktu satu tahun minimal adalah...
A
Sekali setahun
B
Dua kali setahun
C
Tiga kali setahun
D
Empat kali setahun
E
Lima kali setahun
NO. 409
Link Soal
Sebuah perdebatan akademis yang signifikan baru-baru ini menyoroti apakah implementasi Pancasila saat ini telah bergeser dari landasan filosofis aslinya, terutama mengenai sila Keadilan Sosial dan prinsip Musyawarah untuk Mufakat. Para kritikus berpendapat bahwa liberalisasi pasar yang gencar dan peningkatan kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern Indonesia telah mengikis esensi kolektivitas dan pemerataan yang semula menjadi ciri khas Pancasila di era awal kemerdekaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan budaya.
A
Pancasila sebagai dasar negara, mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai fundamentalnya di tengah perubahan zaman dan tekanan eksternal.
B
UUD 1945 sebagai konstitusi, menunjukkan perlunya amandemen lebih lanjut untuk menyesuaikan pasal-pasal ekonomi agar selaras dengan semangat Keadilan Sosial Pancasila.
C
Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan pergeseran identitas kolektif bangsa yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan gaya hidup individualistis.
D
NKRI sebagai bentuk negara, menggarisbawahi potensi disintegrasi akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah yang diperparah oleh liberalisme.
E
Pancasila sebagai ideologi terbuka, menegaskan perlunya adaptasi nilai-nilai luhur Pancasila tanpa mengorbankan fondasi filosofis aslinya yang telah terkikis.
NO. 410
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.