Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Konsep 'Rechtsstaat' atau negara berdasarkan hukum ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia. Pernyataan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum' terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat...
A
Ayat 1
B
Ayat 2
C
Ayat 3
D
Ayat 4
E
Ayat 5
NO. 402
Link Soal
Meskipun otonomi daerah diberlakukan seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Di bawah ini, manakah yang termasuk urusan absolut pemerintah pusat?
A
Pariwisata dan Budaya
B
Kesehatan dan Pendidikan
C
Politik Luar Negeri dan Moneter Fiskal
D
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
E
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NO. 403
Link Soal
Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dilaksanakan secara...
A
Terbuka oleh DPRD
B
Langsung oleh rakyat
C
Demokratis
D
Voting tertutup di pusat
E
Penunjukan berdasarkan kekeluargaan
NO. 404
Link Soal
Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, KECUALI...
A
Biro Rekrutmen
B
Biro Pengawasan Perilaku Hakim
C
Biro Umum
D
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
E
Biro Jabatan Fungsional
NO. 405
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki otoritas utama dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Kepolisian Republik Indonesia
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 406
Link Soal
Pada sidang BPUPKI pertama, Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan nama 'Pancasila' sebagai dasar negara pada tanggal...
A
29 Mei 1945
B
30 Mei 1945
C
31 Mei 1945
D
1 Juni 1945
E
22 Juni 1945
NO. 407
Link Soal
Dalam sistem peradilan di Indonesia, jika masyarakat mencari keadilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berturut-turut adalah sebagai...
A
Lembaga peradilan banding dan kasasi
B
Lembaga peradilan istimewa
C
Lembaga pengawas tindak pidana korupsi
D
Lembaga penangan perkara berat
E
Lembaga peradilan konstitusi
NO. 408
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978
NO. 409
Link Soal
Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, struktur tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempatkan jenis aturan tertentu di posisi paling dasar. Manakah peraturan yang memiliki urutan terendah menurut ketentuan tersebut?
A
Ketetapan MPR
B
Peraturan Pemerintah
C
Undang-Undang
D
Peraturan Daerah
E
Keputusan Presiden
NO. 410
Link Soal
Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan hasil rancangan Sultan Hamid II. Namun, dalam prosesnya, lambang tersebut disempurnakan oleh tokoh nasional, yaitu...
A
Sultan Hamid I
B
Mohammad Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Sayuti Melik
E
Ahmad Soebardjo