PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 401
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 402
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 403
Apabila sebuah negara merdeka menempatkan seluruh kekuasaan pemerintahan pada otoritas pusat dan memiliki kekuasaan asli, maka bentuk negara tersebut adalah...
A
Negara Serikat (Federasi)
B
Negara Dominion
C
Negara Kesatuan
D
Negara Protektorat
E
Uni Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 404
Berdasarkan asal katanya dari bahasa Sanskerta, "Pancasila" secara harfiah dapat diartikan sebagai...
A
Pedoman hidup bangsa
B
Lima prinsip kebangsaan
C
Lima dasar atau asas
D
Pondasi moral negara
E
Lima pilar negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 405
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 406
Dalam sistem tata negara Indonesia, penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dikenal dengan istilah...
A
Tugas Pembantuan
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Otonomi Parsial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 407
Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secara resmi dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang ke-...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 408
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai penetapan jenis dan harga mata uang melalui undang-undang adalah...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 24A

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 409
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 410
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan visi Indonesia masa depan, yaitu mewujudkan Indonesia yang...
A
Mandiri, Maju, dan Visioner
B
Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
C
Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian
D
Maju, Adil, dan Sejahtera
E
Kuat, Adil, Makmur, dan Sentosa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.