Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Sistem prinsip yang menjadi landasan, pemberi arah, serta tujuan dalam keberlangsungan hidup nasional suatu negara dikenal dengan istilah...
A
Visi Misi
B
Konstitusi
C
Wawasan Nusantara
D
Ideologi
E
Ketahanan Nasional
NO. 402
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 403
Link Soal
Dalam struktur UUD 1945, bagian yang memuat ketentuan-ketentuan pokok materi hukum dasar tertulis dan terdiri atas pasal-pasal disebut sebagai...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Batang Tubuh UUD 1945
C
Penjelasan UUD 1945
D
Amandemen UUD 1945
E
Aturan Peralihan
NO. 404
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 405
Link Soal
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 406
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 407
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 3 Ayat 1
NO. 408
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 409
Link Soal
Penyelenggaraan Ujian Nasional (pada masa lalu) atau Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah memiliki tujuan strategis bagi negara. Selain memetakan kualitas, kontribusi utama kebijakan ini dalam konteks pembangunan sektor pendidikan nasional adalah sebagai upaya...
A
Menghemat anggaran belanja negara di sektor pendidikan daerah
B
Mencetak siswa yang hanya pandai menghafal teori
C
Menyeragamkan seluruh buku pelajaran di Indonesia
D
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional (Quality Control)
E
Meningkatkan persaingan tidak sehat antar sekolah
NO. 410
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.