Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 402
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 403
Link Soal
Keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa disebut...
A
Statue
B
Custom
C
Jurisprudensi
D
Treaty
E
Doktrin
NO. 404
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 405
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung
NO. 406
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 407
Link Soal
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik horizontal antar suku?
A
Membiarkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
B
Memfasilitasi dialog dan upaya rekonsiliasi antar suku yang bersengketa, didampingi oleh pemerintah.
C
Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar tercipta keseragaman yang absolut.
D
Mendorong pemisahan wilayah geografis berdasarkan suku untuk menghindari potensi konflik.
E
Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik antar suku.
NO. 408
Link Soal
Apabila sebuah negara merdeka menempatkan seluruh kekuasaan pemerintahan pada otoritas pusat dan memiliki kekuasaan asli, maka bentuk negara tersebut adalah...
A
Negara Serikat (Federasi)
B
Negara Dominion
C
Negara Kesatuan
D
Negara Protektorat
E
Uni Negara
NO. 409
Link Soal
Dalam hierarki paradigma sosial bangsa Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai...
A
Landasan Konstitusional
B
Landasan Visional
C
Landasan Operasional
D
Landasan Konsepsional
E
Landasan Idiil
NO. 410
Link Soal
Segala urusan yang berkaitan dengan keuangan negara diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 23
B
Pasal 26
C
Pasal 27
D
Pasal 28
E
Pasal 29