Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 402
Link Soal
Konsep negara yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan, adalah pengertian dari...
A
Negara Liberal
B
Negara Serikat
C
Negara Kesatuan
D
Negara Monarki
E
Negara Otoriter
NO. 403
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.
NO. 404
Link Soal
Salah satu dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 'Dimensi Fleksibilitas'. Apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut?
A
Ideologi berakar dari budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri
B
Ideologi berisi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
C
Ideologi memiliki keluwesan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Ideologi bersifat kaku dan harus dijalankan secara dogmatis
E
Ideologi hanya berlaku untuk golongan tertentu
NO. 405
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 406
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 407
Link Soal
Siapakah tokoh yang mengemukakan pendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan sempat tertutup oleh kebudayaan Barat?
A
Prof. Dr. Soepomo
B
Moh. Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Widyodiningrat
NO. 408
Link Soal
Dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, bagaimana Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan atau dukungan?
A
Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa intervensi regulasi pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan.
B
Membatasi ruang lingkup kegiatan ekonomi agar hanya berjalan pada sektor swasta saja.
C
Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi serta penyebaran kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
D
Menghapus program-program pro-rakyat demi menarik investasi asing yang lebih besar.
E
Memberikan perlakuan istimewa dan fasilitas khusus bagi para investor dari luar negeri.
NO. 409
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang", adalah bunyi pasal ....
A
Pasal 31 ayat (2)
B
Pasal 31 ayat (2)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 31 ayat (4)
E
Pasal 31 ayat (5)
NO. 410
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara