PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 411
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 412
Demokrasi merupakan sistem yang berasal dari istilah Yunani 'demos' dan 'kratos'. Arti harfiah dari kata 'demos' adalah...
A
Wilayah
B
Kekuasaan
C
Kedaulatan
D
Pemerintah
E
Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 413
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
A
Sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional untuk mendanai desentralisasi sesuai potensi daerah.
B
Kewajiban daerah menyerahkan 50% pendapatan asli daerah ke pusat.
C
Subsidi penuh dari pemerintah pusat karena daerah tidak boleh mencari pendapatan sendiri.
D
Sistem di mana daerah kaya mensubsidi daerah miskin secara langsung tanpa perantara pusat.
E
Pembagian keuntungan BUMN yang berlokasi di daerah tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 414
Ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' adalah manifestasi dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 415
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 416
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 417
Mengapa bidang Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sangat penting hingga diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945?
A
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.
B
Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.
C
Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.
D
Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.
E
Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 418
Pemerintahan Jokowi-JK pernah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin dari kebijakan tersebut adalah...
A
Perampingan izin di sektor kehutanan.
B
Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito.
C
Percepatan pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday.
D
Pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk alat transportasi.
E
Pemberian insentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 419
Siklus kepemimpinan nasional di Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan konstitusional ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 420
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.