Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 412
Link Soal
Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, tim kreatif Kota Harmoni ditugaskan mendesain mural raksasa yang mengilustrasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk segmen yang mewakili Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mereka perlu memastikan representasi simbol Sila Kelima benar-benar mencerminkan filosofi kemakmuran, kesejahteraan, dan pemerataan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek visual dan makna, tim tersebut mengusulkan beberapa skema warna. Manakah di antara deskripsi skema warna berikut yang paling akurat dan sesuai untuk simbol Sila Kelima agar pesan filosofisnya tersampaikan secara optimal?
A
Siluet pohon beringin berwarna hijau gelap dengan akar yang kokoh, berlatar bidang putih bersih.
B
Tandan padi berwarna kuning cerah yang menjuntai dan kumpulan kapas putih bersih yang mekar, semuanya berlatar belakang merah menyala.
C
Gambaran kepala banteng berwarna hitam pekat dengan sorot mata tajam, berlatar gabungan merah dan putih.
D
Bintang tunggal berwarna kuning keemasan yang bersinar terang di tengah perisai berwarna hitam legam.
E
Rangkaian mata rantai berbentuk persegi dan bulat yang saling terkait erat, berwarna perak mengkilap, berlatar merah.
NO. 413
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR
NO. 414
Link Soal
Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Tambahan Pasal I
E
Aturan Tambahan Pasal II
NO. 415
Link Soal
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?
A
Mengelola kekayaan daerah
B
Memungut retribusi dan pajak daerah
C
Mengatur urusan pemerintahannya sendiri
D
Menentukan kebijakan mencetak uang (moneter)
E
Mengelola aparatur sipil negara di daerah
NO. 416
Link Soal
Negara terbentuk karena individu yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Pendapat ini sejalan dengan salah satu teori terbentuknya negara, yaitu...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Hukum Murni
C
Teori Perjanjian Masyarakat
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Ketuhanan
NO. 417
Link Soal
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)
NO. 418
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 419
Link Soal
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
NO. 420
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir