Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana terdapat satu pemerintah pusat (federal) yang mengendalikan kedaulatan luar negeri, disebut...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federasi
C
Negara Koloni
D
Negara Mandat
E
Negara Dominion
NO. 412
Link Soal
Pernyataan spiritual bahwa kemerdekaan Indonesia bukan semata usaha manusia, melainkan 'Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa', tertuang secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 413
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 414
Link Soal
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya), pemerintah daerah memiliki kewenangan luas kecuali pada urusan absolut yang tetap dipegang pusat. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk urusan absolut pemerintah pusat (artinya boleh dikelola daerah)?
A
Politik Luar Negeri
B
Pertahanan dan Keamanan
C
Pengelolaan Sumber Daya Alam
D
Yustisi (Peradilan)
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 415
Link Soal
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Salah satu intisari maknanya, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sering ditafsirkan sebagai...
A
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Bentuk pemerintahan republik
C
Sistem ekonomi kerakyatan
D
Dasar politik luar negeri bebas aktif
E
Pedoman pelaksanaan otonomi daerah
NO. 416
Link Soal
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 417
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Presiden
C
DPR
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 418
Link Soal
Untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran, bagaimana penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan sekolah?
A
Mewajibkan semua siswa mengikuti kegiatan budaya mayoritas.
B
Mengajarkan keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari kurikulum.
C
Menghapus mata pelajaran tentang agama untuk menjaga netralitas.
D
Membatasi pelajaran tentang budaya hanya pada budaya lokal sekolah.
E
Mengajarkan bahwa satu budaya lebih unggul daripada budaya lain.
NO. 419
Link Soal
Berdasarkan hasil Sidang Kedua PPKI, wilayah kedaulatan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Manakah wilayah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam pembagian awal tersebut?
A
Sumatera
B
Jawa Barat
C
Maluku
D
DKI Jakarta
E
Sulawesi
NO. 420
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.