Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Dari berbagai unsur pembentuk negara, manakah yang dianggap sebagai unsur yang paling fundamental atau utama?
A
Sistem persenjataan (Tentara)
B
Pengakuan dari organisasi internasional (PBB)
C
Keberadaan Rakyat
D
Ketersediaan Pejabat Publik
E
Perjanjian Kerjasama Internasional
NO. 412
Link Soal
Salah satu ciri utama dari sebuah Undang-Undang Dasar (Konstitusi) adalah adanya aturan mengenai...
A
Sistem penggajian pegawai negeri secara mendalam
B
Tata cara pelaksanaan pemilu tingkat desa
C
Prosedur untuk melakukan amandemen serta pembatasan perubahan hal-hal tertentu dalam konstitusi
D
Daftar inventaris kekayaan negara secara rinci
E
Aturan teknis mengenai penggunaan media sosial bagi pejabat
NO. 413
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 414
Link Soal
Ditinjau dari segi hukum, apa perbedaan mendasar antara Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme?
A
Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.
B
Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.
C
Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.
D
Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.
E
Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.
NO. 415
Link Soal
Dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, bagaimana Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan atau dukungan?
A
Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa intervensi regulasi pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan.
B
Membatasi ruang lingkup kegiatan ekonomi agar hanya berjalan pada sektor swasta saja.
C
Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi serta penyebaran kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
D
Menghapus program-program pro-rakyat demi menarik investasi asing yang lebih besar.
E
Memberikan perlakuan istimewa dan fasilitas khusus bagi para investor dari luar negeri.
NO. 416
Link Soal
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara
NO. 417
Link Soal
Pancasila memiliki sifat hierarkis piramidal dalam susunannya. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan karakteristik tersebut?
A
Setiap sila berdiri sendiri secara mandiri tanpa pengaruh sila lain
B
Sila pertama melandasi dan menjiwai keempat sila yang ada di bawahnya
C
Sila kelima merupakan sila yang paling luas ruang lingkupnya namun dijiwai sila pertama
D
Seluruh sila memiliki tingkatan yang sama tanpa urutan prioritas
E
Sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan posisinya sesuai situasi
NO. 418
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Alasan utama penetapan ini adalah karena alinea tersebut ....
A
Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara
B
Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara
C
Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan
D
Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi
E
Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan
NO. 419
Link Soal
Pancasila melalui proses perumusan yang panjang sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag). Pengesahan tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 420
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara