Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 421
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 422
Link Soal
Amandemen terakhir (keempat) menyempurnakan aturan peralihan dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kapankah amandemen keempat UUD 1945 disahkan?
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
5 Juli 2003
NO. 423
Link Soal
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan di tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan...
A
DPR RI
B
DPRD Tingkat I
C
DPRD Tingkat II
D
Dewan Kecamatan
E
Lembaga Musyawarah Desa
NO. 424
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 425
Link Soal
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 426
Link Soal
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif
NO. 427
Link Soal
Setelah periode reformasi, Indonesia mengalami serangkaian amandemen konstitusi yang mengubah secara fundamental struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sistem checks and balances yang lebih kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya-upaya yang dianggap publik berpotensi mengembalikan praktik kekuasaan yang cenderung sentralistik atau bahkan melampaui batas kewenangan konstitusional, misalnya melalui revisi undang-undang strategis yang cenderung mengurangi partisipasi publik atau memperkuat dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain.
A
Memastikan semangat checks and balances antarlembaga negara tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan.
B
Mencegah amandemen UUD 1945 yang terlalu sering sehingga mengaburkan identitas konstitusional bangsa dan mengurangi legitimasi konstitusi.
C
Menjamin partisipasi publik yang masif dan bermakna dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
D
Mempertahankan substansi nilai-nilai Pancasila agar tidak terkikis oleh interpretasi hukum yang legalistik-positivistik dan mengabaikan nilai moral.
E
Menjamin independensi lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.
NO. 428
Link Soal
Penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam urusan keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ....
A
Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda
B
Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri
C
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
D
Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya
E
Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin
NO. 429
Link Soal
Pada masa berlakunya UUD 1945 di periode awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang secara konstitusional dianut oleh Indonesia adalah...
A
Sistem Parlementer
B
Sistem Konstitusional Jepang
C
Sistem Presidensiil
D
Sistem Kedaulatan Terpimpin
E
Sistem Monarki Konstitusional
NO. 430
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR