Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 421
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27
NO. 422
Link Soal
Proses perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Amandemen Ketiga disahkan melalui Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
19 Oktober 2001
B
18 Agustus 2001
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2001
E
18 Desember 2001
NO. 423
Link Soal
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan
NO. 424
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 425
Link Soal
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999
NO. 426
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.
NO. 427
Link Soal
Dalam tatanan negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memegang peranan vital sebagai landasan hukum yang berfungsi untuk...
A
Membatasi serta mengawasi kekuasaan lembaga-lembaga negara agar tidak sewenang-wenang
B
Menentukan batasan wewenang dan kekuasaan lembaga negara
C
Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara
D
Menjadi alat kekuasaan absolut bagi pemerintah yang berkuasa
E
Pilihan A, B, dan C benar
NO. 428
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit
NO. 429
Link Soal
Suatu entitas politik dapat disebut sebagai Negara jika memenuhi syarat unsur-unsur konstitutif berikut ini, yaitu...
A
Memiliki Undang-Undang Dasar, wilayah, dan kedaulatan
B
Memiliki rakyat, wilayah geografis, dan sistem pemerintahan yang berdaulat
C
Adanya penduduk, kedaulatan penuh, serta pengakuan de jure dari luar negeri
D
Memiliki kepala negara, wilayah kekuasaan, dan konstitusi tertulis
E
Terdiri dari rakyat, wilayah, serta pengakuan bersyarat dari negara tetangga
NO. 430
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota