Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 432
Link Soal
Pada sidang BPUPKI pertama, Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan nama 'Pancasila' sebagai dasar negara pada tanggal...
A
29 Mei 1945
B
30 Mei 1945
C
31 Mei 1945
D
1 Juni 1945
E
22 Juni 1945
NO. 433
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 434
Link Soal
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun
NO. 435
Link Soal
Sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dilambangkan dengan gambar...
A
Padi dan kapas
B
Bintang
C
Pohon beringin
D
Rantai
E
Kepala banteng
NO. 436
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 437
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Toleransi' berasal dari bahasa Latin 'tollere'. Berikut ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kata dasar tersebut, KECUALI...
A
Mengangkat (to lift)
B
Memikul (to bear)
C
Menopang (to sustain)
D
Membiarkan (to allow)
E
Menunjukkan kesedihan (to show sadness)
NO. 438
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 439
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.
NO. 440
Link Soal
Proses perubahan konstitusi Indonesia pertama kali (Amandemen I) dilakukan pada tanggal...
A
19 Oktober 1998
B
19 Oktober 1999
C
9 November 2000
D
18 Agustus 2000
E
10 Agustus 2002