Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 432
Link Soal
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.
NO. 433
Link Soal
Pancasila secara tegas menolak ajaran fasisme dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara. Hal ini disebabkan karena fasisme memiliki prinsip dasar yang bertumpu pada...
A
Penyerahan seluruh urusan kepada kehendak rakyat
B
Penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kelompok
C
Sistem liberalisme yang memuja kebebasan pasar
D
Konsentrasi kekuasaan secara penuh pada satu figur kepemimpinan tunggal
E
Penerapan sistem demokrasi perwakilan yang moderat
NO. 434
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan serta melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dan Wakil Presiden
C
Mahkamah Konstitusi
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Yudisial
NO. 435
Link Soal
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang yang strategis namun juga rawan bencana. Secara geologis, wilayah Indonesia bagian timur dilalui oleh jalur pegunungan...
A
Sirkum Mediterania
B
Sirkum Pasifik
C
Sirkum Atlantik
D
Sirkum Hindia
E
Sirkum Australia
NO. 436
Link Soal
Sebagai sistem filsafat, Pancasila ditinjau dari aspek Ontologis. Pernyataan yang mencerminkan dasar ontologis tersebut adalah...
A
Pancasila merupakan metode pengetahuan yang sistematis bagi bangsa
B
Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai estetika dan etika
C
Pancasila sudah menjiwai dalam diri setiap manusia secara kodrati
D
Pancasila menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan
E
Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh revolusioner
NO. 437
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai
NO. 438
Link Soal
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki berbagai wewenang menurut UUD 1945. Di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang Presiden adalah...
A
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sepihak
B
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
C
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
D
Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
E
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
NO. 439
Link Soal
Konsep 'Masyarakat Terbuka' sering dikaitkan dengan kemajuan bangsa. Apa ciri utama dari masyarakat terbuka dalam konteks pembangunan?
A
Masyarakat yang memegang teguh tradisi masa lalu tanpa mau menerima perubahan
B
Masyarakat yang bersedia menerima pembaharuan, perbaikan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi/globalisasi
C
Masyarakat yang mengisolasi diri untuk menjaga kemurnian budaya
D
Masyarakat yang menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah pusat (sentralistik)
E
Masyarakat yang hanya fokus pada sektor agraris tradisional
NO. 440
Link Soal
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan hukum. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi?
A
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan oleh UUD
B
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
C
Memutuskan pembubaran organisasi partai politik
D
Menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
E
Memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum