Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 432
Link Soal
Landasan filosofis dan hukum utama yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Sistem politik pecah belah
B
Mosi Integral Natsir
C
Naskah Batang Tubuh UUD 1945
D
UUD Sementara 1950
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 433
Link Soal
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, anggaran daerah berfungsi sebagai landasan hukum untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
A
Fungsi Perencanaan
B
Fungsi Pengawasan
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Otoritas
NO. 434
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 435
Link Soal
Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ...
A
Panitia Delapan
B
Panitia Sembilan
C
Panitia Lencana Negara
D
Panitia Pembangunan
E
Panitia Lambang Negara
NO. 436
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR
NO. 437
Link Soal
Salah satu hasil amandemen adalah penegasan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B). Pada tahap amandemen ke berapakah pasal-pasal HAM (Bab XA) ini ditambahkan?
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Tidak ada perubahan
NO. 438
Link Soal
Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.
B
Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.
C
Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.
D
Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.
E
Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.
NO. 439
Link Soal
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8
NO. 440
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.