Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi
NO. 432
Link Soal
Setelah dilakukan empat kali amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan jumlah pasal. Jumlah pasal dalam UUD 1945 pasca-amandemen adalah...
A
30 Pasal
B
65 Pasal
C
37 Pasal
D
73 Pasal
E
80 Pasal
NO. 433
Link Soal
Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, komponen pajak daerah yang menjadi sumber Dana Bagi Hasil meliputi...
A
PBB, BPHTB, dan PPh
B
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
C
Pajak Reklame, PBB, dan Cukai
D
Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan PBB
E
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB
NO. 434
Link Soal
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.
NO. 435
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
NO. 436
Link Soal
Konflik sosial sering terjadi akibat ketimpangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya...
A
Sila Pertama (Ketuhanan)
B
Sila Kedua (Kemanusiaan)
C
Sila Ketiga (Persatuan)
D
Sila Keempat (Kerakyatan)
E
Sila Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 437
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, pengaturan mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan diletakkan pada bagian awal. Bab berapakah yang mengatur hal tersebut?
A
Bab I
B
Bab II
C
Bab III
D
Bab IV
E
Bab V
NO. 438
Link Soal
Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua, yaitu...
A
Ketua BAPPENAS
B
Menteri Sekretaris Negara
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
D
Menteri Dalam Negeri
E
Menteri Keuangan
NO. 439
Link Soal
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008
NO. 440
Link Soal
Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan utama untuk...
A
Menambah kas negara melalui pajak
B
Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
C
Kepentingan investasi asing
D
Membayar utang luar negeri
E
Kesejahteraan pejabat negara