Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Undang-Undang manakah yang dikeluarkan pada masa Orde Baru untuk mengatur tentang referendum sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983?
A
UU No. 5 Tahun 1985
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 5 Tahun 1995
D
UU No. 5 Tahun 2000
E
UU No. 5 Tahun 2001
NO. 432
Link Soal
Salah satu penyebab krisis politik yang memicu Reformasi di Indonesia adalah kondisi lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR) saat itu yang dinilai...
A
Terlalu kuat mengawasi pemerintah
B
Sering menjatuhkan mosi tidak percaya
C
Didominasi oleh kalangan dan golongan tertentu saja
D
Memiliki terlalu banyak partai politik
E
Gagal menyusun APBN tepat waktu
NO. 433
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 434
Link Soal
Setiap tahunnya negara menyusun anggaran untuk pembangunan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Presiden
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E
Bank Indonesia
NO. 435
Link Soal
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945
NO. 436
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 437
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap untuk menyempurnakan tatanan negara. Pada tahun berapakah perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 disahkan oleh MPR?
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002
NO. 438
Link Soal
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan
NO. 439
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 440
Link Soal
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain