PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 431
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 432
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 433
Penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam urusan keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ....
A
Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda
B
Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri
C
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
D
Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya
E
Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 434
Makna dari bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah bahwa ...
A
Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
B
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.
C
Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.
D
DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.
E
Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 435
Pengakuan terhadap hak asasi manusia serta persamaan harkat dan martabat manusia secara umum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 pada...
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Pasal Peralihan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 436
Negara manakah yang dikenal menerapkan sistem pemerintahan referendum di mana pelaksanaan pemerintahan diawasi langsung oleh rakyatnya?
A
Swiss
B
Inggris
C
Italia
D
Belanda
E
Belgia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 437
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 438
Apa yang dimaksud dengan Causa Efisien dalam sejarah lahirnya Pancasila?
A
Nilai-nilai Pancasila yang efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari
B
Asal mula yang meningkatkan status Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI
C
Hubungan timbal balik antara sila pertama dan sila kelima
D
Kemampuan Pancasila dalam menyatukan berbagai etnis di Indonesia
E
Tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 439
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 27 ayat 1
B
Pasal 27 ayat 2
C
Pasal 28 ayat 1
D
Pasal 30 ayat 1
E
Pasal 30 ayat 2

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 440
Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua, yaitu...
A
Ketua BAPPENAS
B
Menteri Sekretaris Negara
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
D
Menteri Dalam Negeri
E
Menteri Keuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.