Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 45. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 441
Link Soal
Pada periode Orde Lama, terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah...
A
Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
B
Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.
C
Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
D
Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
E
Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).
NO. 442
Link Soal
Tokoh yang berperan penting dalam merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar visual Burung Garuda hingga disetujui sebagai lambang negara adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Natsir
E
Mr. Priyono
NO. 443
Link Soal
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 444
Link Soal
Dalam struktur kelengkapan DPR RI, komisi yang memiliki lingkup tugas di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja adalah...
A
Komisi VII
B
Komisi VIII
C
Komisi IX
D
Komisi X
E
Komisi XI
NO. 445
Link Soal
Pasal 10 UUD 1945 mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Kepolisian Republik Indonesia
B
Seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah
C
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
D
Lembaga Yudikatif dan Legislatif
E
Sistem peradilan militer
NO. 446
Link Soal
Apabila Sila Pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dipisahkan dari sila-sila lainnya, maka paham yang berpotensi muncul adalah...
A
Demokrasi Liberal
B
Kosmopolitanisme
C
Theokrasi Absolut
D
Chauvinisme
E
Komunisme Atheis
NO. 447
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara
NO. 448
Link Soal
Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki alat kelengkapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah ....
A
Badan kehormatan daerah
B
Panitia anggaran dan pembelanjaan negara
C
Sekretaris Negara
D
Panitia musyawarah agung
E
Komisi yudisial
NO. 449
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 450
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.