PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 45. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 441
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 442
Makna dari bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah bahwa ...
A
Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
B
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.
C
Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.
D
DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.
E
Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 443
DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 444
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 445
UUD 1945 secara spesifik mengatur identitas nasional Indonesia. Pasal yang menjelaskan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 34

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 446
Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada Bab...
A
Bab III
B
Bab IV
C
Bab V
D
Bab VI
E
Bab VII

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 447
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 448
Pengangkatan Presiden seumur hidup ditetapkan pada masa pelaksaan sistem…
A
Demokrasi terpimpin
B
Demokrasi liberal
C
Demokrasi pancasila
D
Demokrasi sosialis
E
Orde Baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 449
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 450
Pada periode Orde Lama, terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah...
A
Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
B
Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.
C
Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
D
Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
E
Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.